MUSIRAWAS -DPRD Musi Rawas menggelar sidang paripurna membahas Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2025, dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi fraksi dewan, Rabu (8/7/2026).
Rapat paripurna DPRD dihadiri 21 dari 40 anggota DPRD Musi Rawas serta dipimpin oleh Waka II DPRD,Yani Yandika itu dihadiri Bupati diwakili Wakil Bupati Musi Rawas H Suprayitno.
Saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi dewan khusunya terkait janji politik bupati yang disampaikan fraksi Golkar pada paripurna sebelumnya, H Suprayitno mengatakan pihaknya akan berupaya menepati komitmen atau janji politik bupati itu untuk diwujudkan secara bertahap.
Dikatakan Wabup, setiap perencanaan penganggaran harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah , mekanisme perencanaan, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Terkait dorongan Fraksi Golkar kepada eksekutif agar melakukan koordinasi kepada pihak-pihak berkompeten untuk pembangunan infrastruktur jalan yang berada di kawasan hutan industri atau kawasan HTI Kecamatan Muara Lakitan.
Dikatakan Suprayitno, terkait status hutan kawasan tersebut pihaknya menyadari bahwa proses perizinan pembangunan jalan membutuhkan koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, serta pihak pemegang izin kawasan .
“Kami akan menindaklanjuti usulan Fraksi Golkar dengan langkah -langkah sesuai ketentuan, termasuk menjajaki pola kerjasama sebagaimana telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumsel ,” kata Wabup Suprayitno.
Sementara untuk penanganan darurat bagi desa yang paling terisolasi jelas Suprayitno, akan menjadi perhatian pihaknya kedepan dan memastikan agar akses masyarakat tetap terjaga.(advertorial)
