Informasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Diduga Asal Asalan, Ini Sikap Komisi 4 DPRD Mura

- Jurnalis

Sabtu, 26 September 2026 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MUSIRAWAS – Informasi pelaksanaan program revitalisasi SDN Trans Ciptodadi Desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas diduga asal asalan, mendapat respon dari anggota Komisi 4 DPRD Musi Rawas.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi DPRD yang membidangi salah satunya masalah pendidikan ini, bakal mendesak Dinas Pendidikan membuka dokumentasi pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), guna memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Anggota Komisi 4 DPRD Musi Rawas Zulkifli Lubis, Sabtu (26/9/2026) mengatakan, sebelum program revitalisasi tersebut dilaksanakan, kepala sekolah
wajib membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Mekanisme pembentukan P2SP itu katanya, harus melalui berbagai persyaratan diantaranya melalui musyawarah antara kepala sekolah ,guru, komite dan ortu wali murid.

Baca Juga :  PPTK Jembatan Temelat Sukakarya : Jembatan Darurat Hanya Akomodir Kendaraan Kecil Saja

Sementara untuk bendahara P2SP, tidak boleh ada hubungan darah dengan kepsek serta ketua, bendahara dan sekretaris tidak boleh dari unsur PNS.

Kemudian kata anggota DPRD dari fraksi PKS ini, ada berita acara pembentukan, daftar hadir dan foto musyawarah yang ditetapkan dengan SK kepala sekolah.

“Terkait informasi dugaan pelanggaran tata cara pembentukan panitia revitalisasi di SD Trans Ciptodadi Desa Rantau Alih ini , Saya sebagai anggota komisi 4 DPRD Musi Rawas membidangi pendidikan perlu meluruskan, sesuai juknis revitalisasi Kemendikbud, P2SP wajib dibentuk secara partisipatif melalui musyawarah warga sekolah serta tidak ada konflik kepentingan,” katanya.

Baca Juga :  Soal Parit Gajah, Keterangan PT Evans Lestari Berbeda dengan Pernyataan Warga dan Pantauan Lapangan

Jika di lapangan ditemukan panitia dibentuk sepihak tanpa melibatkan komite sekolah, ada unsur keluarga atau kepentingan ,itu jelas tidak sesuai juknis dan berpotensi membatalkan pencairan tahap selanjutnya.

Langkah saya sebagai anggota DPRD komisi 4, akan meminta dinas pendidikan untuk membuka berita acara pembentukan P2SP SD Trans Ciptodadi dan melakukan verifikasi faktual.

“Jika terbukti cacat prosedur, kami minta Disdik melakukan pembentukan sesuai juknis, dan meminta DisdikΒ  memberikan teguran ataupun sanksi kepada kepala sekolah tersebutΒ ” katanya.(Firmansyah)

Berita Terkait

Dinas PU BM Musi Rawas Tampil Kompak Meriahkan Karnaval Gebyar Mura Mantab 2026.
Korban Curanmor Ucapkan Terima Kasih Kepada Kapolres Mura , Truck Diesel Miliknya Telah Kembali
Satreskrim Polres Mura Tangkap Pencuri Truck Colt Diesel, Spesialis Curanmor dan Penadah
PWI Musi Rawas Dukung Polres Mura Gelar Deklarasi Bersama Penertiban Pesta Malam
Hari Ini “Gebyar Mura Mantab 2026” Dimulai
Kajari Musi Rawas Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Khuzaimah
Bupati Ratna Ajak Pengurus Paguyuban Pasundan Mura Perkuat Persatuan dan Jaga Kerukunan
Srikandi Jaga Desa Musi Rawas Salurkan Bantuan Sumur Bor di Desa Ngadirejo
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 10:50 WIB

Dinas PU BM Musi Rawas Tampil Kompak Meriahkan Karnaval Gebyar Mura Mantab 2026.

Senin, 9 November 2026 - 22:44 WIB

Korban Curanmor Ucapkan Terima Kasih Kepada Kapolres Mura , Truck Diesel Miliknya Telah Kembali

Senin, 9 November 2026 - 22:27 WIB

Satreskrim Polres Mura Tangkap Pencuri Truck Colt Diesel, Spesialis Curanmor dan Penadah

Senin, 9 November 2026 - 21:24 WIB

PWI Musi Rawas Dukung Polres Mura Gelar Deklarasi Bersama Penertiban Pesta Malam

Senin, 9 November 2026 - 06:41 WIB

Hari Ini “Gebyar Mura Mantab 2026” Dimulai

Berita Terbaru

Daerah

Hari Ini “Gebyar Mura Mantab 2026” Dimulai

Senin, 9 Nov 2026 - 06:41 WIB