MUSIRAWAS– Bawaslu Musi Rawas memastikan laporan Siti Haryani, salah seorang peserta tes PPS di Kabupaten Musi Rawas sudah ditindaklanjuti dan diproses.
Sebagai langka tindaklanjut dari laporan tersebut, Bawaslu Musi Rawas sedang melakukan kajian awal terhadap laporan Siti Haryani.
“Terkait laporan Siti Haryani kemarin sudah ditindaklanjuti dan dalam proses kajian awal,” kata ketua Bawaslu Musi Rawas,Yeni Kartina, Jum’at (24/5).
Kajian awal ini jelas Yeni, terkait apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil.
Kalau memang terpenuhi syarat formil dan materil, akan ditindaklanjuti. Tapi jika ada syarat formil dan materilnya tidak terpenuhi, maka akan diputuskan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti,” jelasnya.
Untuk lebih rinci penjelasannya kata Yeni,dia menyarankan agar wartawan konfirmasi ke kordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Musi Rawas,Oktureni Shandra Kirana.
Sebagaimana diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, adanya laporan salah seorang peserta tes perekrutan PPS di Kabupaten Musi Rawas ini, buntut dari kekeliruan KPU Musi Rawas dalam menentukan 9 besar peserta tes PPS yang lulus seleksi tertulis CAT.
Pada pengumuman dikeluarkan KPU Musi Rawas Nomor:369/PP.04.2-Pu/1605/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas tahun 2024, peserta atas nama Siti Haryani dinyatakan tidak lulus. Sementara peserta yang nilainya sama dengan Sit Haryani dinyatakan lulus.
Namun diduga setelah Siti Haryani mengadukan persoalan ini ke Bawaslu Musi Rawas dan diberitakan oleh sejumlah media, KPU Musi Rawas berdalih telah meralat pengumuman tersebut dengan mengeluarkan pengumuman nomor 391/PP.04.2-Pu/1605/2024 tentang ralat pengumuman hasil seleksi tes tertulis calon anggota PPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Musi Rawas.
Berdasarkan undangan disampaikan KPU Musi Rawas kepada Siti Haryani, KPU Musi Rawas berdalih pada tanggal 20 Mei 2024 telah melakukan ralat pengumuman dan membuat undangan kepada bersangkutan untuk mengikuti tes wawancara.
Jika memang pada tanggal 20 Mei 2024 sudah dilakukan perubahan pengumuman hasil CAT dan telah membuat undangan kepada Siti Haryani, mengapa pemberitahuan dan undangan KPU Musi Rawas baru disampaikan pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 17.30 WIB.
Serta jika memang benar pada tanggal 20 Mei 2024 KPU Musi Rawas telah mengubah pengumuman hasil CAT PPS, dan menyatakan Siti Haryani lulus serta telah membuat undangan untuk mengikuti tes wawancara, kenapa jadwal tes pada undangan mengikuti tes wawancara tersebut harus tanggal 23 Mei 2024 ,dan tidak pada tanggal 21 Mei 2024, yang memang jadwal tes wawancara untuk PPS kecamatan Muara Beliti.
Seharusnya jika memang sudah ada ralat terkait pengumuman tersebut,kenapa tidak dipublikasikan di web resmi KPU Musi Rawas sejak pengumuman tersebut dilakukan perubahan yang katanya telah diubah dan diralat tanggal 20 Mei 2024.
Perlu untuk diketahui bahwa syarat formil untuk pelaporan dugaan pelanggaran terdiri dari pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal waktu pelaporan.
Kemudian, syarat materil terdiri dari identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui, dan barang bukti yang diperoleh atau diketahui.(BK)
