JAKARTA – Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah (FCO) mengawal langsung Empat perwakilan honorer non ASN non data base Kabupaten Musi Rawas, untuk melakukan audiensi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Selain Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah, turut serta mendampingi perwakilan honorer ke KemenPAN RB tersebut, staf ahli bupati Supardiono, Sekretaris Disdik Supriyadi, Sekretaris BKPSDM Dicky Zulkarnaen dan sekretaris BPKAD .
Pengawalan langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas ini merupakan bentuk dari kepedulian Firdaus Cik Olah untuk memperjuangkan nasib para honorer non ASN non data base Pemkab Musi Rawas, agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Hal ini merupakan janji Firdaus Cik Olah saat memfasilitasi ratusan tenaga honorer ketika beraudiensi dengan Bupati Musi Rawas di ruang paripurna DPRD Mura beberapa waktu lalu.
Saat itu Firdaus Cik Olah berjanji akan mengawal langsung serta membiayai sebanyak Dua orang perwakilan honorer untuk menghadap pihak KemenPAN RB di Jakarta.
Dikonfirmasi wartawan beritkito.com, Kamis malam (9/10/2025), Firdaus Cik Olah membenarkan dirinya melakukan pendampingan sekaligus mengawal langsung perwakilan para honorer untuk beraudiensi dengan pihak Kementerian MenPAN RB di Jakarta.
Dikatakan mantan Kades Sungai Pinang ini, selain melakukan audiensi, dalam pertemuan itu pihaknya juga telah menyampaikan data honorer non ASN non data base ke pihak KemenPAN RB.
“Dengan telah disampaikan data pegawai non ASN non data base dari Kabupaten Musi Rawas, Kami berharap agar Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk mengakomodir tuntutan agar dapat seminimalnya mereka menjadi PPPK paruh waktu,” kata Firdaus.
Dirinya juga akan terus melakukan pengawalan serta semaksimal mungkin dengan kapasitasnya akan turut memperjuangkan nasib para honorer ini agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Senada Sekda Kabupaten Musi Rawas Ali Sadikin kepada wartawan beritakito.com mengatakan, dengan adanya pertemuan perwakilan honorer didampingi Pemkab Musi Rawas dan Ketua DPRD Musi Rawas dengan pihak KemenPAN RB tersebut, diharapkan agar pemerintah pusat dapat merubah regulasi yang ada, sehingga para honorer non ASN non data base ini dapat juga diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Pemerintah kabupaten Musi Rawas kata Ali Sadikin akan menaati dan siap menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait regulasi pengangkatan PPPK paruh waktu ini.
“Intinya Kami sangat mendukung atas upaya dan perjuangan para honorer ini agar pemerintah pusat dapat merubah regulasi yang ada, sehingga mereka dapat diangkat juga menjadi PPPK paruh waktu,” kata Ali.
Sementara itu salah satu perwakilan honorer, Alhairin mengucapkan Alhamdulillah, karena dalam pertemuan tersebut pihaknya diterima dengan baik oleh pihak KemenPAN RB.
“Dalam pertemuan itu Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah beserta staf ahli bupati sudah menegaskan agar honorer non database di atas Dua tahun bisa di angkat menjadi PPPK paruh waktu. Dan Kami sudah menyerahkan data -data yang Kami entri secara manual yang belum terakomodir sebanyak 382 orang,” kata honorer Rumah Sakit Dr Sobirin ini.
Dirinya juga mewakili seluruh honorer non data base mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah, dan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang telah peduli bahkan melakukan pengawalan langsung untuk bertemu dengan pihak KemenPAN RB sebagai bentuk upaya memperjuangkan nasib para honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.(BK)
