MUSIRAWAS – Melakukan sesuatu yang sama secara berulang- ulang mengharapkan hasil yang lebih baik dan maksimal adalah bentuk kegilaan.
Ungkapkan itu disampaikan Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah saat menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Musi Rawas tahun 2026, di gedung auditorium Pemkab Musi Rawas,Selasa ( 31/3/2026).
Hal itu dikatakan Firdaus Cik Olah menyentil pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan Bappeda dalam rangka penyusunan RKPD Musi Rawas dilaksanakan setiap tahun , namun perencanaannya itu -itu saja secara berulang tanpa perubahan, tapi hasilnya kurang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Dia membuka paradigma berpikir pihak eksekutif, khususnya Bappeda sebagai perencana, agar merencanakan pembangunan kedepan benar – benar berimbas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas .
“Jika saya menafsirkan ada anomali yang terjadi di Musi Rawas ini yang perlu diungkap misterinya,” kata Dia.
Anomali tersebut kata Firdaus, dimana angka pengangguran di Musi Rawas ini sangat rendah, itu artinya menunjukkan bahwa luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun rendahnya angka pengangguran tersebut, tidak diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya angka kemiskinan di Musi Rawas malah masih tinggi.
Penyebab terjadinya anomali tersebut kata Firdaus, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat , misalnya masih terjadi kebiasaan pesta malam, narkoba dan judi online (judol).
“Ini yang harus kita pahami bersama dan harus dipangkas,” katanya.
Selain itu Firdaus Cik Olah menyebutkan potensi sumber daya alam di Musi Rawas ini cukup banyak apabila dikelola dan dilestarikan, yang bisa dijadikan sumber pendapatan masyarakat di Musi Rawas ini,dan itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Salah satu potensi tersebut kata Dia, Musi Rawas diberikan anugerah alam oleh Allah berupa Sungai Musi yang membentang dan panjang, serta anak anak sungai lainnya, yang apabila dikelola dan dilestarikan dapat menjadi sumber pendapatan.
Kita tahu kata Dia, untuk membuat aliran air yang bisa dijadikan untuk mengaliri kolam dan potensi pertanian lainnya, membutuhkan dana bermilyaran rupiah.
“Kenapa kita tidak lestarikan dan kelola anugerah alam ini sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakat,” katanya.
Dia juga menyebutkan sangat ironis,bagi masyarakat Musi Rawas yang berada di tepian sungai, namun tidak lagi merasakan sumber alam dari sungai itu sendiri.
“Kata orangtua dulu,jika rumah dipinggir sungai tapi masih berharap ikan dari Tugumulyo dan dari Pelembag, itu artinya hidup tidak selamat,” katanya.
Jadi kata Firdaus Cik Olah, meminjam ungkapan Albert Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil maksimal adalah bentuk kegilaan.
“Jadi Pak Wakil Bupati dan Kepala Bappeda , jika dari tahun tahun kemarin inilah yang diusulkan berulang ulang tanpa perubahan dan terobosan yang baru dan mengharap hasil yang maksimal,kata Albert Einstein adalah bentuk kegilaan,” katanya.
Untuk itu kata Firdaus Cik Olah, marilah kita ciptakan terobosan terobosan baru dengan menggali potensi yang ada ini,demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
Pada kesempatan itu Firdaus juga mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia menerapkan efisiensi yang imbasnya pada 2026 ini terjadi pemangkasan anggaran mencapai 400 Miliar yang mungkin juga akan tetap berdampak pada 2027 nanti.
“Jika tidak disikapi dengan menggali potensi potensi sumber pendapatan yang ada,maka sangat berpengaruh dengan pembangunan Kabupaten Musi Rawas, dan tidak ada perubahan,” katanya.
Sementara itu diketahui Musrenbang Kabupaten Musi Rawas 2026 tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Musi Rawas H Supriyatno.
Selain dihadiri seluruh OPD dan Camat Dilingkungan Pemkab Musi Rawas, Perwakilan Kades dan Ketua BPD, juga dihadiri unsur Forkominda Musi Rawas, BUMN dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya Wabup Suprayitno mengatakan Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum krusial untuk menyelaraskan program pembangunan agar tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Dikatakan Dia, arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Sinkronisasi kebijakan ini kata Wabup menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dia berharap agar Bappeda dapat menyusun perencanaan seefisien mungkin ditengah penerapan efisiensi ini, serta meminta perangkat daerah menekan belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.(BK)
