MUSIRAWAS – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musi Rawas terkesan abaikan konfirmasi wartawan, terkait anggaran fantastis di OPD tersebut pada kegiatan APBD 2025 yang diduga tidak sesuai peruntukan dan terindikasi ada Mark -up.
Meski sebelumnya sekretaris BPKAD Musi Rawas Irvan Rama Herianto berjanji akan menyampaikan konfirmasi wartawan tersebut kepada kepala BPKAD, namun hingga berita ditayangkan, yang bersangkutan tidak memberikan respon terkait konfirmasi tersebut.
Agar persoalan ini terang benderang dan tidak menimbulkan opini publik, publik berharap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pada anggaran fantastis tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tahun 2025, BPKAD Musi Rawas melaksanakan kegiatan APBD 2025 dengan dana sebesar Rp 356.983.128.491 dan terealisasi 91 persen atau sebesar Rp 325.702.495.387.
Dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
Dari uraian rangkaian kegiatan belanja tersebut ada dugaan penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan dan diduga ada Mark up.
Diantaranya pada penyediaan belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 5.794 orang sebesar Rp 38.188.734.117 yang terealisasi 69 persen atau sebesar Rp 26.365.458.618.
Patut dipertanyakan, jika anggaran terealisasi sebesar Rp 26.365.458.618 disebutkan untuk pembayaran gaji 5.794 orang, bukankah jumlah ASN di Musi Rawas per 31 Desember 2025 hanya sebanyak 4.783 orang.Kemudian anggaran pembayaran gaji dan tunjangan diketahui sudah di anggarkan pada OPD masing -masing.
“Sementara jika hanya untuk mengakomodir pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPKAD saja, hanya 37 orang.Ini perlu penjelasan,agar tidak menimbulkan opini negatif di tengah masyarakat yang ekonominya saat ini sedang tidak baik baik saja,” kata warga Musi Rawas yang meminta namanya tidak ditulis.
Selain itu jelasnya, dipertanyakan anggaran untuk kegiatan kordinasi dan rapat kordinasi yang jika ditotal mencapai Miliaran rupiah lebih.
Pada kegiatan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan , OPD ini juga diduga ada Mark up dengan anggaran terealisasi sebesar Rp 148.258.977 dari anggaran tersedia Rp 220.000.000, serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terealisasi sebesar Rp 154.620.000.
Selain itu pada anggaran kordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah mencapai Rp1.195.182.300, meliputi koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS Rp 59.444.100.300, koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Rp 69.106.450., koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Rp 113.171.700, koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD Rp 146.164.200, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan tentang anggaran Rp 65.154.200, serta dipertanyakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten kota Rp 742.141.650.
Selanjutnya ada anggaran koordinasi dan pengelolaan pembendaharaan daerah terealisasi sebesar Rp 305.380.286 dari pagu disediakan Rp 454.770.900 meliputi koordinasi dan pengelolaan kas daerah Rp 39.450.900, koordinasi,fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer lainnya Rp 110.283.846 serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 100 orang Rp 155.645.540.
Kemudian koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah terealisasi Rp 470.303.084 dari pagu Rp 590.520.000.
Terakhir dipertanyakan juga ada anggaran terealisasi Rp 480 juta lebih pada kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
Sekretaris BPKAD Musi Rawas Irvan Rama Herianto sebelumnya memberikan penjelasan dan klarifikasi tidak secara utuh terhadap konfirmasi hal itu.
“Setau saya , sebanyak 5.794 itu bukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN tapi untuk BPJS.Saya sudah usulkan agar ini dianggarkan melalui masing masing OPD saja biar tidak repot.Tapi sebaiknya langsung konfirmasi Kaban, nanti saya sampaikan ke Kaban,” katanya. (tim)
