MUSIRAWAS – Sidang paripurna digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, Senin (15/9/2015), dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna DPRD Musi Rawas ini langsung dipimpin oleh ketua DPRD Firdaus Cik Olah serta dihadiri Wakil Bupati H Suprayitno.
Dikatakan Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, rapat paripurna kali ini merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah.
βAlhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, kita dapat kembali hadir untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026,β katanya.
Firdaus menambahkan, rapat ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD, dan menjadi momentum penting untuk menilai arah kebijakan pembangunan serta penggunaan anggaran di tahun mendatang.
Sementara itu pada rapat paripurna yang dihadiri 21 dari 40 anggota DPRD Musi Rawas ini, wakil bupati H Suprayitno menyampaikan, bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Secara garis besar, rencana APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 mencakup:
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1,758 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, serta bagi hasil pajak dari Pemprov Sumsel.
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,801 triliun, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Terdapat defisit anggaran Rp42,77 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga menghasilkan APBD berimbang.
βAPBD ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas,β kata dia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas yang telah membahas KUA-PPAS dengan penuh tanggung jawab.
βKerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar APBD 2026 benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,β katanya.(advertorial)
